Dalam setiap perjalanan bangsa Indonesia, laut selalu hadir sebagai jantung peradaban. Indonesia tumbuh bukan dari dari besarnya daratan yang terisolasi, melainkan perjumpaan gugusan pulau yang disatukan oleh lautan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memegang peran penting sebagai katalisator peradaban maritim, baik di tatanan regional maupun internasional. Namun, di balik posisi yang strategis tersebut, kita masih menghadapi tantangan mendasar, seperti krisis identitas sebagai bangsa bahari.
Laut sepenuhnya belum menjadi bagian integral dari kesadaran kolektif masyarakat Indonesia. Banyak yang memandang laut hanya sebagai batas wilayah, bukan sebagai ruang hidup yang menyatukan, menghidupi, dan membentuk seluruh elemen bangsa. Peringatan Hari Kelautan Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Juli ditetapkan sejak tahun 1972 sebagai bentuk pengakuan terhadap pentingnya laut sebagai poros pembangunan nasional. Penetapan ini juga menjadi langkah strategis dalam upaya mewujudkan kembali jati diri Indonesia sebagai negara maritim setelah sekian lama laut terpinggirkan dalam narasi pembangunan. Maka dari itu, peringatan Hari Kelautan Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Juli seharusnya menjadi momentum reflektif untuk membangkitkan kembali kesadaran maritim sejak dini, agar laut tidak hanya menjadi cerita sejarah, tetapi juga masa depan yang kita rawat bersama.
Salah satu kunci untuk menumbuhkan ulang kesadaran maritim adalah dengan mengintegrasikan pendidikan keluatan ke dalam sistem pendidikan nasional, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan adalah cara paling ampuh untuk menanamkan nilai-nilai kelautan sebagai bagian dari identitas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Seperti yang ditunjukkan dalam penelitian di Kepulauan Seribu, model pembelajaran tematik integratif berbasis proyek di sekolah dasar terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa terhadap ekosistem laut melalui praktik langsung, seperti pengamatan mangrove dan dinamika pantai.
Di jenjang menengah, relevansi kurikulum kelautan lokal di sekolah-sekolah pesisir seperti di Natuna telah terbukti signifikan dalam mendorong pemanfaatan potensi daerah pesisir. Sementara itu, di tingkat perguruan tinggi, integrasi konten lingkungan dan literasi kelautan dalam program studi seperti Ilmu Kelautan dan Perikanan terbukti mampu dalam membentuk pemahaman peserta didik. Sayangnya, kurikulum nasional saat ini belum secara serius menjadikan isu kelautan sebagai bagian integral dari pembelajaran umum. Padahal, laut bukan hanya urusan tentang nelayan atau pelaut, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup bangsa. Oleh karena itu, perlu komitmen dari pemangku kebijakan pendidikan untuk menjadikan literasi maritim sebagai kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap siswa.
Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mencetak manusia yang cakap di darat, tetapi juga yang bijak dalam memahami dan menjaga laut sebagai ekosistem biru Indonesia. Namun pendidikan bukan satu-satunya kunci. Ia memerlukan dukungan ekosistem sosial yang lebih luas, mulai dari kebijakan negara hingga keterlibatan komunitas. Upaya membangun kembali kesadaran maritim bukan tugas satu kementerian, satu sekolah atau satu komunitas semata. Ini adalah kerja kolektif yang membutuhkan sinergi dan kerja sama lintas sektor, seperti pemerintah, institusi pendidikan, LSM lingkungan, media, pelaku industri kelautan, hingga masyarakat sipil. Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan pendidikan yang menempatkan laut sebagai prioritas dari pembangunan karakter bangsa, bukan hanya sebagai aspek ekonomi atau pertahanan. Sekolah dan universitas dapat menjadi penggerak utama dalam menumbuhkan literasi kelautan secara kontekstual dan aplikatif, misalnya dengan field trip pesisir, studi kasus lokal, hingga penggabungan materi ekosistem laut dalam mata pelajaran IPA, IPS, bahkan seni budaya.
Sementara itu, komunitas dan organisasi masyarakat sipil berperan penting dalam menjembatani antara pengetahuan akademis dan tindakan nyata di lapangan. Kegiatan seperti kampanye bersih pantai, pemeliharaan terumbu karang, atau program ”sekolah pantai” yang bertempat di desa-desa pesisir. Peran media juga tak kalah penting. Ia dapat menjadi perantara untuk pemberitaan yang berpihak pada laut, narasi populer tentang budaya maritim, dan konten digital edukatif yang dapat membentuk imajinasi laut dalam benak generasi muda yang kini tumbuh di era digital. Di sisi lain, penting untuk melihat laut tidak hanya sebagai ruang sumber daya atau objek pembangunan, tetapi sebagai ruang hidup yang memiliki hak untuk dijaga dan dihormati. Ketika kita menggeser cara pandang dari eksploitasi menuju relasi yang lebih etis dan ekologis terhadap laut, maka lahirlah tanggung jawab moral yang mendalam, bahwa keberlanjutan laut adalah bagian dari keberlanjutan bangsa. Inilah mengapa pendidikan maritim tidak boleh hanya bersifat kognitif, tetapi juga membentuk rasa empati berjiwa ekologis dan keterhubungan antar generasi.
Peringatan Hari Kelautan Nasional harus menjadi lebih dari sekadar seremonial belaka. Ia harus menjadi titik tolak untuk membangun komitmen baru, komitmen untuk merawat laut sebagai warisan kolektif yang harus diberikan kepada generasi mendatang dalam keadaan lebih baik, bukan lebih rusak. Dalam menghadapi tantangan abad 21 seperti krisis iklim, penurunan biodiversitas laut, dan ketimpangan sosial-ekologis di wilayah pesisir, laut bukan hanya bagian dari masa lalu kita, tetapi kunci utama masa depan kita. Optimisme perlu kita rawat bersama, sebab di balik hamparan ombak dan luasnya samudra, tersimpan harapan yang tak pernah padam: bahwa dengan pengetahuan, kolaborasi, dan cinta yang sungguh-sungguh, Indonesia bisa kembali menjadi bangsa bahari yang sejati, bangsa yang tidak hanya hidup di antara lautan, tetapi hidup bersama laut.
Penulis: Daniel Trisakusumo (Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga)
