Setiap tanggal 9 Desember, dunia memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, sebuah momentum untuk merefleksikan dan memperkuat komitmen global dalam memberantas korupsi. Di Indonesia, permasalahan ini bukan hanya sekadar isu hukum, tetapi telah menjadi tantangan sistemik yang menghambat kemajuan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan meningkatnya kesadaran akan bahaya korupsi, saatnya kita melihat ke depan dengan harapan baru.
Korupsi di Indonesia telah menciptakan kerugian yang sangat besar. Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2023 terdapat 791 kasus korupsi dengan potensi kerugian mencapai Rp28,4 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pemberantasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga lainnya, tetapi dampak dari praktik korupsi masih sangat merugikan. Selain merugikan keuangan negara, korupsi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Data dari Transparency International menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2023 hanya mencapai nilai 37 dari 100. Ini menandakan bahwa meskipun ada kemajuan, korupsi masih menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan. Ketidakpastian hukum dan lemahnya penegakan hukum semakin memperburuk situasi ini.
Menyikapi masalah ini, berbagai inisiatif telah pemerintah luncurkan untuk memberantas korupsi. Salah satu langkah penting adalah kampanye Hari Anti Korupsi Sedunia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya korupsi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahannya. Pemerintah juga telah meluncurkan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) Tahun 2023-2024 yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Namun, meskipun ada upaya tersebut, tantangan tetap ada. ICW mencatat bahwa strategi pencegahan yang ada belum cukup efektif dalam menurunkan angka korupsi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan sistematis dalam pemberantasan korupsi.
Solusi dan Komitmen Bersama
Melihat ke depan, harapan untuk memberantas korupsi di Indonesia harus ditopang oleh komitmen bersama dari semua elemen bangsa. Salah satu langkah penting adalah memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Masyarakat perlu mendapatkan dorongan untuk aktif melaporkan tindakan korupsi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
Pendidikan anti-korupsi juga menjadi kunci dalam membangun budaya integritas. Generasi muda perlu mendapatkan pemahaman mengenai bahaya korupsi dan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan demikian, harapan akan masa depan yang bebas dari korupsi dapat terwujud.
Selain itu, teknologi informasi dapat bermanfaat untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Sistem pengawasan berbasis digital dapat membantu mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Hari Anti Korupsi Sedunia bukan hanya sekadar peringatan, tetapi merupakan panggilan untuk bertindak. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga penegak hukum, kita dapat membangun masa depan yang lebih bersih dari korupsi. Harapan akan Indonesia yang bebas dari korupsi bukanlah mimpi yang mustahil; itu adalah tujuan yang dapat dicapai jika kita semua bersatu dalam perjuangan melawan kejahatan luar biasa ini.
Mari kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam memberantas korupsi demi Indonesia yang lebih baik. Dengan langkah-langkah konkret dan dukungan semua pihak, harapan baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia bukanlah sekadar angan-angan, tetapi sebuah kenyataan yang bisa diwujudkan.
Penulis: Rachelia Sheravina Putri Suban, Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga
