Papua merupakan salah satu wilayah paling strategis sekaligus kompleks di Indonesia, terutama karena kekayaan sumber daya alamnya, termasuk sektor pertambangan. Di sisi lain, wilayah ini juga memiliki sejarah panjang konflik sosial, politik, dan ekonomi. Sejak awal masa pemerintahannya pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo menjadikan Papua sebagai prioritas pembangunan nasional melalui pendekatan yang menekankan percepatan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, dan integrasi wilayah.
Namun demikian, hubungan antara pembangunan dan perdamaian tidak selalu bersifat linier. Dalam konteks wilayah ekstraktif, pembangunan justru berpotensi memicu ketegangan baru jika tidak dikelola secara inklusif. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah intervensi pembangunan selama era Jokowi benar-benar berkontribusi terhadap penurunan konflik dan kriminalitas di Papua.
Penelitian ini menggunakan data longitudinal Potensi Desa (PODES) periode 2008–2024 untuk mengidentifikasi perubahan dinamika konflik dan kriminalitas. Pendekatan Difference-in-Differences (DiD) digunakan untuk membandingkan kondisi sebelum dan selama pemerintahan Jokowi, dengan fokus pada perbedaan antara wilayah pertambangan (treated group) dan wilayah non-pertambangan (control group) di enam provinsi Papua. Metode ini memungkinkan estimasi dampak kebijakan secara lebih akurat dengan mengontrol tren umum yang terjadi di kedua kelompok wilayah, sehingga perubahan yang diamati dapat lebih dikaitkan dengan intervensi kebijakan selama periode pemerintahan.
Dampak terhadap Konflik
Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan berkontribusi terhadap penurunan konflik di wilayah pertambangan. Penurunan ini tidak hanya terjadi secara agregat, tetapi juga pada berbagai bentuk konflik spesifik, seperti konflik antar masyarakat, antar desa, konflik dengan pemerintah, konflik pelajar, serta konflik berbasis etnis. Secara konseptual, temuan ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi dan infrastruktur dapat berfungsi sebagai instrumen stabilisasi sosial. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas antar wilayah, serta peluang ekonomi baru berpotensi mengurangi friksi sosial yang sebelumnya dipicu oleh keterisolasian dan ketimpangan.
Namun, penelitian ini juga menekankan bahwa tidak mudah mengidentifikasi satu mekanisme tunggal yang menjadi penyebab utama. Dampak yang diamati kemungkinan merupakan hasil interaksi kompleks antara kebijakan pembangunan, regulasi sektor ekstraktif, dan dinamika sosial lokal selama satu dekade.
Dampak terhadap Kriminalitas
Berbeda dengan konflik, penelitian ini tidak menemukan dampak signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Hal ini menunjukkan bahwa kriminalitas di wilayah ekstraktif Papua memiliki karakteristik yang lebih struktural dan cenderung resisten terhadap intervensi kebijakan jangka menengah.
Aktivitas kriminal di daerah pertambangan sering kali terkait dengan jaringan ekonomi informal dan ilegal, termasuk perdagangan sumber daya, praktik rente, serta aktor-aktor non-negara yang memiliki kepentingan ekonomi. Kondisi ini menciptakan ekosistem kriminal yang tidak mudah diubah hanya melalui pembangunan infrastruktur atau peningkatan investasi. Dengan demikian, penurunan konflik tidak secara otomatis diikuti oleh penurunan kriminalitas, yang menegaskan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih spesifik dan terarah.
Meskipun pembangunan menunjukkan dampak positif terhadap penurunan konflik, terdapat sejumlah konsekuensi tak terduga yang perlu diperhatikan. Ekspansi sektor pertambangan berpotensi memperburuk degradasi lingkungan, memperdalam ketimpangan sosial, serta memicu marginalisasi masyarakat adat jika tidak diiringi dengan tata kelola yang adil dan partisipatif.
Selain itu, pembangunan yang bersifat top-down tanpa keterlibatan aktif masyarakat lokal dapat menimbulkan ketidakpuasan baru yang berpotensi menjadi sumber konflik di masa depan. Oleh karena itu, keberhasilan jangka pendek dalam menurunkan konflik tidak boleh diartikan sebagai solusi permanen.
Implikasi Kebijakan
Temuan ini memberikan beberapa implikasi penting bagi perumusan kebijakan. Pertama, pembangunan infrastruktur dan ekonomi terbukti memiliki potensi sebagai instrumen perdamaian, khususnya dalam konteks wilayah konflik. Kedua, penanganan kriminalitas memerlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk penguatan institusi hukum, pemberantasan ekonomi ilegal, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Ketiga, penting untuk memastikan bahwa pembangunan bersifat inklusif dan sensitif terhadap konteks lokal, terutama dalam melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkuat keberlanjutan perdamaian.
Relevansi terhadap Agenda Global
Penelitian ini memiliki relevansi langsung dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-16 yang menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Papua menjadi contoh konkret bagaimana pembangunan dapat berkontribusi terhadap stabilitas sosial, namun juga menunjukkan batasannya ketika tidak diiringi dengan reformasi struktural.
Penulis: Yessi Rahmawati, S.E., M.Ec.
Detail tulisan ini dapat dilihat di: https://scholar.unair.ac.id/en/publications/did-development-bring-peace-unintended-consequences-of-jokowis-ad/
