UNAIR NEWS – Transformasi digital membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, keterhubungan antarsistem juga meningkatkan risiko pencurian data, manipulasi informasi, dan serangan siber. Isu tersebut menjadi pembahasan dalam Temu Nasional 1 Dekade Asosiasi Program Studi Ilmu Politik se-Indonesia Tahun 2026 oleh Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR) sebagai tuan rumah.
Bertempat di Hall Ternate, ASEEC Tower, Dharmawangsa-B, UNAIR, kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Drs Nugroho Sulistyo Budi MM MHan. Dalam pemaparannya yang bertajuk Cyber Security and Privacy, ia menegaskan bahwa keamanan siber harus menjadi bagian mendasar dari setiap proses transformasi digital. Bukan sekadar pelengkap penggunaan teknologi.
Keamanan Sistem di Tengah Ancaman Digital
Nugroho menjelaskan bahwa kemajuan teknologi memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan menjalankan berbagai aktivitas tanpa batasan. Namun, kondisi tersebut juga membuka peluang bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi kerentanan sistem.
Ia menegaskan bahwa setiap sistem memiliki potensi kerentanan sehingga keamanan siber perlu menjadi bagian mendasar dalam setiap proses transformasi digital.
“Kalau dikatakan oleh Robert Mueller, sistem yang ada saat sekarang ini hanya ada dua tipe. Yaitu sistem yang pernah kena serangan dan sistem yang sedang dalam proses diserang,” jelasnya.
Menurutnya, ancaman siber tidak hanya berupa pencurian data (data breach), tetapi juga manipulasi, perusakan, hingga pengambilalihan sistem. Ia juga menekankan pentingnya prinsip confidentiality, integrity, dan availability (CIA Triad) untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, serta ketersediaan data.
Kebijakan sebagai Lapisan Perlindungan Data
Nugroho menegaskan bahwa perlindungan data harus dibangun sejak awal, bukan hanya dilakukan ketika insiden keamanan terjadi. Ia menjelaskan pendekatan defense in depth. Yakni strategi pengamanan berlapis yang mencakup data, aplikasi, perangkat, jaringan, perimeter, hingga keamanan fisik.
“Kebijakan, prosedur, dan kesadaran keamanan menjadi lapisan paling atas yang menaungi seluruh mekanisme perlindungan data,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan dan regulasi berperan penting dalam memastikan setiap lapisan pengamanan berjalan sesuai prosedur, termasuk dalam mengatur hak akses dan tanggung jawab pengelolaan data. Dengan demikian, perlindungan data tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada tata kelola keamanan yang dibangun sejak awal.
Penulis: Vaneza Ika Artamevia
Editor: Yulia Rohmawati
