UNAIR NEWS – Sebagai salah satu world class university yang memiliki stakeholder dari berbagai kalangan dalam lingkup nasional dan internasional, UNAIR juga mengelola dan menyimpan bermacam-macam data dan informasi dari para pemangku kepentingan. Untuk menjaga keamanan dan perlindungan data dan informasi tersebut, Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi (DSID) Universitas Airlangga mengadakan Workshop Peningkatan Kesadaran Keamanan Siber dan Pembentukan Tim Tanggap Respon Keamanan Siber pada Kamis, (14/9/2023) di Hotel Bumi Surabaya.
Hadir dalam workshop tersebut beberapa wakil dekan dan tim humas di fakultas. Dalam workshop itu, DSID menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengedukasi para pengelola website di UNAIR. Direktur DSID Yunus Abdul Halim SSi MKom membuka worksop tersebut. Ia menyampaikan harapannya kepada BSSN untuk bisa mendampingi UNAIR mengawal keamanan informasi.
“Semoga workshop ini bisa menjadi media untuk transfer knowledge. Ke depan kita juga meminta bantuan dari BSSN untuk mendampingi mengawal keamanan informasi di UNAIR. Baik secara offline maupun daring,” ujar Yunus.
Lebih lanjut, Yunus berterimakasih kepada BSSN karena telah menginformasikan beberapa website yang terkena malware sehingga bisa ditindaklanjuti segera.
“Alhamdulillah, sekarang kita sudah rutin melakukan scanning dan reporting kepada bapak ibu semua,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNAIR kepada para pengelola website fakultas dan unit kerja di UNAIR.
Hadapi Tantangan
Dalam paparannya, Yunus juga menyampaikan tantangan yang DSI hadapi saat mengelola website di UNAIR.
“Mengelola website yang berjumlah 1.000 bukan hal yang mudah. Membuat website itu gampang, satu dua hari jadi. Tetapi me-maintain website perlu ketelatenan, sustainability yang panjang, dan teamwork,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pembangunan Manusia BSSN Giyanto Awan Sularso SKom MM menyampaikan bagaimana BSSN memperbaiki keamanan siber di Indonesia. Direktorat yang ia pimpin mengampu keamanan siber di enam sector. Yaitu sektor pendidikan, kesehatan, sosial, pemuda, keagamaan, dan keolahragaan. Sektor pendidikan dan kesehatan menurut Giyanto paling menyita perhatian.
“Stakeholder di sektor pendidikan untuk pendidikan tinggi saja tercatat lebih dari 4500 perguruan tinggi. Belum lagi, pendidikan dasar, menengah, informal dan platform-platform pendidikan lainnya,” ujarnya.
Kolaborasi Lanjutan
Lebih detail Giyanto bersyukur ada tindak-lanjut dari MoU yang sudah ada sebelumnya. Hal ini akan diwujudkan dengan perjanjian-perjanjian kerja sama. Misalnya untuk pengukuran maturitas keamanan siber dan pemakaian sertifikat elektronik berupa tanda tangan elektronik.
“Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah perlu diikuti kolaborasi dengan sektor kesehatan. Jangan sampai ketika terjadi digitalisasi di sektor kesehatan tetapi SDM-nya belum siap, bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” Giyanto menekankan.
Giyanto juga berharap kerja sama di sektor pendidikan ini bisa memunculkan SDM keamanan siber yang mumpuni dan menjadi jembatan antara sektor kesehatan dan pemerintah. Kerja sama ini bisa diwujudkan secara berkelanjutan di masa depan. Misalnya untuk melatih tenaga-tenaga kesehatan.
Dalam workshop ini DSID dan BSSN juga menandatangani perjanjian kerja sama mengenai pengukuran tingkat kematangan keamanan, asistensi pembentukan tim tanggap insiden siber dan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapabilitas keamanan siber.
Setelah perjanjian kerja sama, workshop lanjut dengan pemaparan dan diskusi materi oleh empat pembicara dari BSSN dan UNAIR terkait cyber security awareness dan perlindungan data pribadi, analisa celah keamanan siber dan penanganannya, hardening server dari serangan siber, dan implementasi monitoring jaringan dan server. (*)
Penulis: Andi Pramono
