Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan penting dalam praktik kampanye politik. Penggunaan AI memungkinkan kandidat mengolah data dalam jumlah besar, membaca kecenderungan masyarakat, serta menyusun strategi kampanye secara lebih cepat. Perubahan ini mulai terlihat dalam Pemilu Indonesia 2024. Penggunaan AI terlihat dalam bentuk konten gambar, video dan juga mulai digunakan untuk membantu kandidat menentukan strategi kampanye. Teknologi tidak lagi hanya menjadi media untuk menyampaikan pesan politik, tetapi mulai masuk ke dalam proses pengambilan keputusan kampanye. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan penting, apakah penggunaan AI membantu demokrasi atau justru mendorong munculnya algokrasi, ketika algoritma semakin menentukan keputusan politik?
Dalam studi saya bersama tim, kami mengkaji penggunaan AI dalam kampanye Pemilu Indonesia 2024 dengan mengambil salah satu platform AI untuk kampanye politik di Indonesia. Platform ini menarik karena algoritmanya tidak sekadar menghasilkan konten, tetapi dapat memberikan rekomendasi mengenai strategi kampanye, program prioritas, hingga wilayah yang perlu diprioritaskan oleh calon anggota legislatif. Untuk melihat dampaknya terhadap demokrasi, penelitian kami menggabungkan analisis data dengan wawancara semi-terstruktur pendiri platform AI, pihak pemerintah, serta pakar AI.
Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa AI mulai mengubah cara kerja kampanye, terutama dalam tiga aspek: efektivitas manajemen kampanye, efisiensi biaya, dan kemampuan kandidat memahami persoalan konstituen. Salah satu temuan penting adalah kemampuan AI membantu calon anggota legislatif menyusun strategi yang sebelumnya membutuhkan sumber daya cukup besar. Kandidat dapat memasukkan preferensi dan informasi yang relevan, kemudian sistem menghasilkan rekomendasi mengenai program maupun strategi kampanye. AI juga dapat membantu menentukan wilayah yang perlu menjadi prioritas. Dengan demikian, kandidat memperoleh dukungan berbasis data untuk menentukan di mana sumber daya kampanye sebaiknya dialokasikan dan isu apa yang perlu mendapatkan perhatian. Temuan ini menjadi penting terutama jika melihat mahalnya biaya kompetisi politik. Penggunaan AI berpotensi mengurangi kebutuhan terhadap sebagian proses analisis yang sebelumnya dilakukan secara manual. Kandidat dengan sumber daya yang lebih terbatas memiliki kemungkinan mengakses analisis politik dengan biaya yang lebih rendah. Dalam konteks ini, AI dapat membantu demokrasi karena teknologi membuka akses terhadap instrumen kampanye berbasis data yang sebelumnya mungkin lebih mudah digunakan oleh kandidat dengan sumber daya besar.
Selain efisiensi, penelitian kami menemukan potensi AI dalam membantu kandidat memahami persoalan konstituen. Data dapat digunakan untuk mengidentifikasi isu yang dianggap relevan pada suatu wilayah sehingga program kampanye dapat disusun lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat. Jika digunakan secara tepat, kemampuan tersebut dapat memperkecil jarak antara persoalan yang dihadapi masyarakat dengan program yang ditawarkan kandidat.
Temuan penelitian kami juga memperlihatkan sisi lain yang perlu diperhatikan. Data yang dibaca oleh AI tidak selalu merepresentasikan masyarakat secara setara. Rekomendasi algoritma sangat bergantung pada data yang tersedia dan cara sistem mengolahnya. Isu yang memiliki data lebih banyak atau lebih mudah teridentifikasi berpotensi memperoleh perhatian lebih besar dibandingkan persoalan yang hanya dialami kelompok tertentu. Di sinilah persoalan mengenai kelompok minoritas menjadi penting. Sebuah isu tidak harus menjadi perhatian mayoritas untuk memiliki arti penting dalam demokrasi. Kelompok dengan jumlah kecil, atau kelompok yang tidak secara aktif meninggalkan jejak digital, dapat memiliki persoalan yang membutuhkan perhatian politik. Ketika program kandidat semakin ditentukan berdasarkan pola yang dominan dalam data, isu kelompok tersebut berisiko tidak mendapatkan prioritas yang sama. Dengan kata lain, AI dapat membuat kandidat lebih responsif terhadap apa yang terbaca oleh data, tetapi belum tentu terhadap seluruh kepentingan yang hidup di masyarakat.
Kondisi inilah yang membawa kami pada pertanyaan mengenai pergeseran ke arah algocracy. Algokrasi merujuk pada kondisi ketika algoritma mengambil peran sentral dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kampanye politik, pergeseran menuju algokrasi tidak berarti mesin secara langsung menggantikan kandidat atau pemilih. Pergeseran dapat berlangsung ketika manusia semakin menyerahkan keputusan mengenai program, strategi, target wilayah, maupun prioritas persoalan kepada rekomendasi algoritma. Hasil penelitian kami karena itu menunjukkan sebuah paradoks. Di satu sisi, AI dapat membantu kampanye menjadi lebih efektif, lebih murah, dan lebih berbasis pada persoalan konstituen. Di sisi lain, manfaat tersebut dapat disertai risiko ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya ketika isu minoritas tidak cukup terwakili dalam data yang digunakan oleh algoritma. Persoalan utama kemudian bukan terletak pada apakah AI boleh atau tidak boleh digunakan dalam pemilu, tetapi seberapa jauh keputusan politik seharusnya diserahkan kepada algoritma. AI seharusnya ditempatkan sebagai alat pendukung keputusan, bukan pengganti penilaian politik manusia. Kandidat tetap perlu melakukan dialog dengan masyarakat, memahami konteks sosial, dan mempertimbangkan kepentingan kelompok yang mungkin tidak muncul sebagai pola dominan dalam data.
Pada akhirnya, AI tidak secara otomatis memperkuat demokrasi maupun melahirkan algokrasi. Teknologi yang sama dapat menghasilkan konsekuensi yang berbeda bergantung pada bagaimana manusia menggunakannya. Tantangan kita dalam pemilu di era AI adalah memastikan bahwa kecanggihan algoritma digunakan untuk membantu manusia memahami masyarakat, bukan membuat kepentingan masyarakat hanya dinilai berdasarkan apa yang mampu dibaca oleh algoritma.
Penulis:
Kalimah Wasis Lestari, S.IP.,M.Sc.
Artikel:
Lestari, K. W., Fitrianto, H., Widjayanto, F. R., & Tuansiri, E. AI-Driven Campaigns: A Sign of a Shift from Democracy to Algocracy?. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 30(1), 90-105. https://doi.org/10.22146/jsp.107668
