UNAIR NEWS – Hilirisasi menjadi salah satu strategi pembangunan ekonomi nasional untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Namun, dalam pengembangannya juga menyimpan risiko eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan.
Memahami kompleksitas tersebut, Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik, universitas Airlangga (UNAIR) menyelenggarakan Airlangga Forum of Public Administration (AFPA), Sabtu (14/11/2026). Kegiatan ini mengajak mahasiswa memahami paradoks hilirisasi melalui perspektif tata kelola dan pembangunan berkelanjutan.
Diskusi bertajuk Paradoks Hilirisasi dan Tantangan Kapasitas Aparatur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan berlangsung di Hall Lantai 5 Gedung Soetandyo Wignjosoebroto, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Kampus Dharmawangsa-B. Kegiatan tersebut menghadirkan Jai Muhammad, pengkampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur.
Hilirisasi dari Hulu hingga Hilir
Dalam pemaparannya, Jai menjelaskan bahwa hilirisasi tidak dapat dipahami hanya melalui peningkatan nilai tambah komoditas dan pembangunan industri pengolahan. Proses tersebut juga melibatkan aktivitas ekstraksi sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan konsekuensi ekologis sejak tahap awal produksi.
Menurutnya, pembahasan hilirisasi perlu mencakup keseluruhan rantai produksi. Hal ini meliputi pengambilan bahan baku hingga pengolahan menjadi produk bernilai ekonomi. “Pembangunan itu tidak pernah berhenti pada proses di sektor hilir, tetapi selalu berkaitan dengan aktivitas di bagian hulu,” jelasnya.
Jai juga menguraikan bahwa agenda hilirisasi mencakup berbagai sektor, tidak terbatas pada pertambangan. Sektor mineral strategis, agro, kehutanan, kelautan dan perikanan, serta energi turut menjadi bagian dari pengembangan industri berbasis sumber daya alam. Ekspansi aktivitas ekstraktif pada sektor-sektor tersebut perlu dicermati karena berpotensi memicu deforestasi, kerusakan ekosistem, serta tekanan terhadap ruang hidup masyarakat.
Mendorong Tata Kelola Kolaboratif
Lebih lanjut, Jai menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam mengawal pembangunan berkelanjutan. Pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat perlu membangun kolaborasi agar pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi.
Ia mengingatkan bahwa penilaian terhadap hilirisasi harus mempertimbangkan keseluruhan proses dan dampaknya, bukan hanya melihat manfaat ekonomi dari hasil akhir industri. “Melihat ini positif atau buruk melihatnya harus holistik, jadi tidak terpaku pada satu sisi. Tetapi itu dilihat dari proses awal sampai akhir,” jelasnya.
Perspektif tersebut sejalan dengan konsep New Public Governance dalam administrasi publik yang menekankan interaksi dan kolaborasi antaraktor dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membangun cara pandang mahasiswa terhadap pembangunan yang mampu mempertimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berimbang.
Penulis: Vaneza Ika Artamevia
Editor: Yulia Rohmawati
