UNAIR NEWS – Sebanyak 64,2 juta UMKM di Indonesia terdiri sektor industri pangan dan minuman. Dari sekian banyak UMKM, pelaku UMKM wajib melakukan sertifikasi UMKM guna memastikan keamanan dan perizinan edar produk.
Dalam Talkshow BPOM “UMKM Aman, UMKM Naik Kelas: Kenali perizinan, keamanan pangan, dan standar mutu produk agar usahamu makin dipercaya dan siap bersaing”, Universitas Airlangga (UNAIR) dalam Airlangga Startup and Innovation Expo (ASSIE) IV pada Minggu (8/11/2026) di Main Atrium Grand City, Surabaya membahas regulasi, syarat, dan alur perizinan bagi pelaku UMKM. Hadir langsung pada gelaran tersebut Kepala BPOM Cabang Surabaya, dr Taruna Ikrar MBiomed MD PhD.
Regulasi Perizinan dan Legalitas bagi UMKM
Langkah awal guna menaikkan kelas UMKM bermula dari pemenuhan administrasi legalitas dasar secara digital. Sistem perizinan mengharuskan pelaku mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai elemen dasar usaha. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) harus terverifikasi aktif.
“Tujuan izin ini adalah memastikan bahwa produk memiliki legalitas dasar, serta memenuhi persyaratan produksi dan pembuatan produk sesuai standar,” ujar dr Taruna saat menyampaikan materi awal di atas panggung Talkshow pada Minggu (8/11/2026).
Setelah berhasil membuat akun, pemohon akan masuk ke tahap pra pendaftaran, berlanjut ke tahap pendaftaran produk, hingga akhirnya mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE). Selanjutnya, produk yang telah memiliki nomor izin akan aman beredar di pasaran. Oleh karena itu, butuh pendekatan regulasi yang berbasis komitmen dan risiko di bawah UNAIR dan BPOM guna menyederhanakan prosedur.
Kapan Harus Mendaftarkan Produk ke BPOM?
Minimnya pengetahuan mengenai proses otoritas perizinan bagi pelaku usaha menjadi tantangan tersendiri di lapangan. Merujuk pada penjelasan dr Taruna, tidak semua produk pangan olahan berada di bawah kewenangan BPOM. Produk pangan segar asal tumbuhan seperti beras dan sayuran dikelola oleh Badan Pangan Nasional. Sementara itu, komoditas hewani dan perikanan segar menjadi ranah Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Pelaku usaha perlu memetakan kategori produknya secara tepat karena pangan segar serta olahan rumahan berisiko rendah menjadi ranah instansi lain seperti Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, KKP, hingga Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Adapun khusus sektor pangan olahan rumahan yang berisiko rendah, perizinan cukup mengajukan ke Dinas Kesehatan lewat PIRT. BPOM sendiri secara spesifik mengawasi produk luar negeri (ML) serta produk dalam negeri (MD) yang melibatkan teknologi pengawetan kompleks atau pembekuan. Harapannya, pemetaan batas otoritas yang jelas ini dapat memotong rantai kebingungan birokrasi, sehingga produk lokal dapat segera beredar legal secara luas.
Penulis: Amelia Farah Putri I.
Editor: Ragil Kukuh Imanto
