UNAIR NEWS — Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, pada 21 Oktober 2026. Bertema “Penguatan Ketahanan Ekonomi dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Terhadap Dampak Paylater”, kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen FH Unair dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Pendidikan Berkualitas (SDG 4) dan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (SDG 17).
Kegiatan dipimpin oleh Dr. Indira Retno Aryatie SH MH selaku koordinator tim, bersama Dr Trisadini Prasastinah SH MH, Ari Kurniawan SH MKn LLM PhD, Sulistya Rusgianto SE MIF PhD, dan Dr Yuniarti SH MH LLM. Dua mahasiswa FH UNAIR, M. Salman Al Farisi Al Ghofsah dan Dani Adi Putra, turut serta mendampingi.
Peserta meliputi perangkat desa, anggota PKK, Karang Taruna, serta terdapat perwakilan organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Klakah yang ikut andil sebagai audien dalam pengabdian masyarakat berupa sosialisasi ini.
Program unggulan kegiatan ini terdiri atas penyuluhan hukum mengenai mekanisme Buy Now Pay Later (BNPL) beserta pemberian buku saku berisi materi terkait tema kepada seluruh peserta. Penyuluhan mencakup dasar hukum BNPL berdasarkan POJK Nomor 32 Tahun 2025, perbedaan antara paylater dan pinjaman online (pinjol), prinsip manajemen keuangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“BNPL ini bisa menjadi solusi atau menjadi ancaman, tergantung pada cara penggunaannya,” tegas Ari Kurniawan. Ia mendorong masyarakat untuk mengubah pola konsumtif menjadi produktif dengan memanfaatkan fasilitas digital sebagai modal wirausaha, bukan sekadar alat pemenuhan gaya hidup semata.
Yuniarti turut mengingatkan peserta akan risiko hukum di balik kemudahan digital. “Handphone kita sangat memudahkan, tapi kadang kita tersesat karena saking mudahnya memperoleh uang melalui handphone,” ujarnya, seraya memaparkan hak-hak konsumen dan mekanisme pengaduan melalui aplikasi APPK yang disediakan pemerintah.
Apresiasi hangat disampaikan Camat Klakah, Arifin, yang menilai kegiatan ini selaras dengan misi Lumajang Unggul. “Kami berharap ini menjadi hubungan yang tidak hanya selesai di sini; ke depan kita bisa saling berkoordinasi untuk kegiatan hukum perdata demi masyarakat Lumajang,” tuturnya.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif dan antusias, mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat desa akan literasi hukum dan keuangan di era digital.
Penulis: Dani Adi Putra
Editor: Yulia Rohmawati
