UNAIR NEWS – Tata kelola birokrasi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Hal tersebut menjadi pokok pembahasan dalam agenda Research Week yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR) pada (2/10/2026) di Ruang PBB, Gedung B FISIP, Kampus Dharmawangsa-B.
Acara tersebut mengundang Guru Besar Manajemen Publik FISIP UNAIR, Prof Dr Falih Suaedi Drs MSi. Prof Falih menyoroti risiko mismanajemen dalam birokrasi pemerintahan, sekaligus menawarkan penguatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian serta kepemimpinan kolaboratif sebagai solusi.
Tantangan Manajemen Birokrasi
Prof Falih menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam menjalankan birokrasi pemerintahan adalah mewujudkan tata kelola yang efektif. Menurutnya, dalam organisasi berskala besar seperti negara, mismanajemen sangat mungkin terjadi dan berdampak pada tidak efektifnya tata kelola.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Prof Falih merumuskan agar tiga aspek penting dalam birokrasi berjalan yakni perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian. “Pengelolaan birokrasi harus mencakup planning, organization, dan control secara utuh. Apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi mismanajemen,” ujarnya.
Prof Falih juga menyampaikan birokrasi negara yang profesional harus mengutamakan prinsip Value of Money, yakni dengan memberikan kebermanfaatan maksimal kepada publik dengan anggaran yang tersedia. “Peran birokrasi saya kira kita semua tidak perlu berdebat banyak karena birokrasi ini kan mesin perubahan. Jadi kalau birokrasinya bagus, profesional, maka dia bisa mengelola negara itu dengan prinsip value for money,” katanya.
Kepemimpinan yang Kompeten dan Kolaboratif
Prof Falih melanjutkan, selain tata kelola birokrasi yang penting, kepemimpinan atau leadership merupakan unsur krusial dalam birokrasi. Seorang pemimpin harus bisa menjadi agen perubahan, sekaligus memiliki insting kepemimpinan yang kuat.
Prof Falih menambahkan bahwa kepemimpinan perlu bersifat kolektif-kolegial, karena pemimpin tidak hanya mengambil keputusan berdasarkan analisis individual, melainkan perlu pertimbangan pihak lain. Dalam paradigma tata kelola kolaboratif, negara perlu melibatkan aktor non-negara secara setara. Pendekatan tersebut berkembang dari koordinasi, kerja sama (cooperation), hingga kolaborasi (collaboration).
“Seorang leader itu tidak bisa memilih analisis individual. Karena kompetensinya makin kuat, maka model kepemimpinan masa depan itu kolektif-kolegial, seperti KPK. Jadi pengambilan keputusan di KPK itu diambil secara kolektif atau bersama-sama,” sambungnya.
Sebagai penutup, Prof Falih kembali menegaskan faktor penentu dari kemajuan sebuah negara tidak dilihat dari ketersediaan sumber daya alam. Melainkan bagaimana negara mengelola sumber daya alam melalui kualitas institusi dan birokrasi negara.
Penulis: Damar Anargya Pratama
Editor: Yulia Rohmawati
