Universitas Airlangga Official Website

Kinerja Kebijakan Clawback dan Pengungkapan Terkait Perubahan Iklim: Bukti dari Australia

Ilustrasi AIP (Foto: UNAIR NEWS)
Ilustrasi AIP (Foto: UNAIR NEWS)

Penelitian ini mengkaji hubungan antara kekuatan kebijakan penarikan kembali remunerasi eksekutif (clawback policies) terhadap kinerja pengungkapan perubahan iklim (climate change disclosure performance / CCDP) pada perusahaan di Australia. Fenomena ini sangat relevan mengingat pergeseran regulasi di Australia dari pengungkapan sukarela menuju pelaporan keuangan terkait iklim yang diwajibkan, seiring dengan meningkatnya pengawasan terhadap praktik remunerasi eksekutif. Beberapa studi sebelumnya telah mengeksplorasi kebijakan clawback terhadap hasil keuangan, seperti manipulasi akuntansi dan efisiensi investasi, namun perannya terhadap dimensi kinerja nonfinansial masih jarang diteliti. Minimnya perhatian pada aspek ini meninggalkan celah mengenai bagaimana mekanisme tata kelola penegakan internal setelah kejadian (ex post) ini dapat berfungsi untuk memengaruhi perilaku dan kredibilitas pengungkapan iklim perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh kekuatan kebijakan clawback terhadap tingkat pengungkapan perubahan iklim, serta mengevaluasi peran kompensasi eksekutif yang dikaitkan dengan Environmental, Social, and Governance (ESG), pengawasan dewan terhadap risiko iklim, dan keberagaman gender dewan direksi sebagai variabel pemoderasi. Data yang digunakan mencakup 2.394 observasi tahunan dari perusahaan publik nonkeuangan yang terdaftar di Australian Securities Exchange (ASX) selama periode 2008–2022. Pemilihan negara dan konteks ini didorong oleh transisi struktural menuju pengungkapan wajib serta reformasi clawback di Australia yang dipicu oleh Komisi Kerajaan 2018 (2018 Royal Commission), di mana fokus utamanya adalah akuntabilitas etis. Konteks ini sangat relevan karena perusahaan beroperasi di ekonomi padat sumber daya dengan paparan risiko transisi iklim yang signifikan, sehingga menuntut praktik pengungkapan yang mampu mereduksi asimetri informasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan mengintegrasikan Teori Agensi (Agency Theory), Teori Sinyal (Signaling Theory), dan kelengkapan tata kelola untuk menjelaskan peran kebijakan clawback sebagai pencegah perilaku oportunistik manajerial sekaligus sinyal kredibilitas pelaporan nonfinansial. Dari sisi praktis, temuan penelitian ini memberikan wawasan penting bagi regulator dan dewan direksi yang berupaya memperkuat akuntabilitas perusahaan dalam pelaporan keberlanjutan. Keterbaruan penelitian ini terletak pada integrasi mekanisme hukuman tata kelola ke dalam literatur pengungkapan iklim serta identifikasi kondisi batas, yang memberikan perspektif baru bahwa efektivitas clawback sangat didukung oleh ekosistem tata kelola internal yang sejalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan: Apakah kebijakan clawback berpengaruh terhadap pengungkapan perubahan iklim di Australia, dan bagaimana peran kompensasi ESG, pengawasan dewan, serta keberagaman gender memengaruhi hubungan tersebut?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi Ordinary Least Squares (OLS) yang dikendalikan oleh efek tetap (fixed effects) industri dan tahun, serta pengujian ketahanan menggunakan Propensity Score Matching (PSM), Two-Stage Least Squares (2SLS), dan System Generalized Method of Moments (GMM). Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja pengungkapan iklim (CCDP), yang diukur berdasarkan 11 rekomendasi Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) yang mencakup tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target. Variabel independen yang dianalisis adalah kekuatan kebijakan clawback, yang diukur menggunakan dua pendekatan: indeks komposit berbobot sama dari lima karakteristik (CB1) dan nilai yang diturunkan melalui analisis faktor (CB2). Analisis kondisi batas dilakukan dengan menguji interaksi proksi clawback dengan metrik kompensasi ESG, aktivitas pengawasan iklim oleh dewan, dan persentase wanita di dewan direksi, dengan mengontrol berbagai variabel seperti ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan kualitas auditor. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kebijakan clawback yang kuat dengan kinerja pengungkapan iklim perusahaan. Temuan ini menegaskan bahwa mekanisme clawback beroperasi sebagai pendorong tata kelola ex post yang meningkatkan kredibilitas pengungkapan dengan menekan keleluasaan oportunistik dan memperkuat akuntabilitas. Lebih penting lagi, hasil analisis interaksi menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif yang dikaitkan dengan target ESG dan pengawasan aktif dewan terhadap risiko iklim secara signifikan memperkuat pengaruh positif clawback terhadap luaran inovasi pelaporan iklim, khususnya pada pilar tata kelola dan strategi. Selain itu, hubungan positif ini juga teramplifikasi secara signifikan pada perusahaan dengan keberagaman gender dewan yang tinggi, mengindikasikan bahwa perpaduan antara kebijakan disipliner dan dewan yang inklusif sangat krusial dalam mendorong transparansi pelaporan nonfinansial.

Penulis : Baban Eulaiwi, Ahmed Al-Hadi, Iman Harymawan, Wisam Neema Hussein, Lien Duong, dan Grantley Taylor

Informasi detail dari riset ini dapat dilihat pada tulisan kami di:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10990836

Doi: https://doi.org/10.1002/bse.71297