UNAIR NEWS – Maraknya insiden keselamatan transportasi laut belakangan ini, termasuk kasus Kapal Virgo Transport 8, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayaran di Indonesia. Menanggapi fenomena tersebut, Dosen D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Fakultas Vokasi Universitas Airlangga (UNAIR), Dr Neffrety Nilamsari SSos MKes CP NLP CH CHt, menegaskan bahwa kecelakaan laut tidak bisa hanya dilihat dari satu faktor tunggal.
Penerapan Risk-Based Management
Dr Neffrety menjelaskan bahwa insiden pelayaran merupakan akumulasi dari interaksi berbagai bahaya (hazard) dan kegagalan pengendalian risiko secara berlapis. Hal tersebut mencakup kondisi teknis kapal, stabilitas muatan, kelayakan alat keselamatan, hingga efektivitas pengawasan otoritas pelabuhan.
“Kasus Kapal Virgo Transport 8 harus menjadi pembelajaran K3 dengan tetap menunggu hasil investigasi resmi. Evaluasi keselamatan tidak hanya melihat kapasitas muatan, tapi juga critical safety barrier, distribusi berat, dan lashing untuk stabilitas kapal,” terangnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pengawasan otoritas harus berfokus pada verifikasi lapangan (verification-based) serta tindak lanjut (follow-up) yang tegas atas temuan pemeriksaan kelaiklautan.
“Fokus keselamatan laut harus bergeser dari sekadar compliance-based menjadi risk-based safety management. Otoritas wajib memastikan risk control dan verification berfungsi efektif di lapangan, serta memastikan adanya follow-up nyata atas temuan hasil pemeriksaan,” tegasnya.
Penguatan Budaya Keselamatan
Terkait safety culture, Dr Neffrety menilai safety briefing sebelum pelayaran seringkali masih dianggap sebagai rutinitas prosedural semata. Padahal, edukasi tersebut merupakan bagian penting dari kesiapsiagaan darurat (emergency preparedness) yang sangat menentukan pada menit-menit awal terjadinya krisis.
“Safety briefing yang ideal harus simple, visible, demonstrative, dan actionable. Penumpang harus paham lokasi alat keselamatan dan jalur evakuasi, sementara awak kapal memiliki kemampuan mengendalikan kepanikan penumpang saat keadaan darurat,” terangnya.
Ia menekankan pentingnya komitmen penegakan regulasi keselamatan secara konsisten. “Indonesia tidak kekurangan regulasi, melainkan penegakan di lapangan. Hasil pemeriksaan harus menghasilkan perubahan perilaku keselamatan yang nyata,” tegasnya.
Guna mencegah musibah berulang, Dr Neffrety merumuskan lima agenda strategis K3 pelayaran, yakni penguatan risk-based inspection, pemastian fungsi alat keselamatan, peningkatan kompetensi awak melalui drill berkala, pengetatan stabilitas muatan, serta internalisasi safety culture.
“Investigasi harus berfokus pada evaluasi sistem, bukan sekadar mencari pihak yang salah. Nakhoda dan awak kapal juga wajib memiliki stop-work authority demi mengutamakan keselamatan,” pungkas Dr Neffrety.
Penulis: M Yasir Dharmawan Diniy
Editor: Khefti Al Mawalia
