Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam zona merah rawan bencana berdasarkan penetapan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sepanjang tahun 2022 hingga 2023, berbagai bencana seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor terjadi di wilayah ini. Penelitian ini mengelompokkan 666 kecamatan di Jawa Timur berdasarkan tingkat kerawanan bencana menggunakan metode hierarchical cluster untuk memperoleh gambaran pola kerawanan yang lebih terstruktur sebagai dasar dalam upaya mitigasi.

Penjelas / Isi Tulisan

Kerawanan bencana menjadi isu penting di Jawa Timur karena kondisi geografisnya yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga wilayah pegunungan. Selama ini, informasi mengenai daerah rawan bencana sering disajikan secara terpisah berdasarkan kabupaten atau kota, sehingga menyulitkan untuk melihat keterkaitan antarwilayah. Padahal, pemahaman yang menyeluruh sangat diperlukan agar penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Penelitian ini menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencakup jumlah kejadian banjir, gempa bumi, dan tanah longsor pada setiap kecamatan. Metode yang digunakan adalah hierarchical cluster, yaitu teknik pengelompokan data yang mengelompokkan wilayah berdasarkan kemiripan karakteristiknya ke dalam satu kelompok. Secara sederhana, metode ini dapat dianalogikan seperti mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan cirinya. Semakin mirip karakteristik suatu wilayah, semakin dekat pula posisinya dalam satu kelompok.

Gambar 1. Peta Pengelompokan Tingkat Kerawanan Bencana di 666 Kecamatan Jawa Timur.

Sumber: Mardianto et al. (2024), AIP Conference Proceedings.

Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan empat metode pengelompokan, yaitu single linkage, complete linkage, average linkage, dan ward. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode ward merupakan metode yang paling optimal karena menghasilkan pengelompokan yang paling seragam, dengan nilai icdrate (Internal Cluster Dispersion Rate)sebesar 0,28, serta tingkat ketepatan yang tinggi dengan nilai koefisien determinasi mencapai 72 persen.

Berdasarkan hasil analisis, 666 kecamatan di Jawa Timur terbagi ke dalam lima kelompok dengan karakteristik kerawanan sebagai berikut:

1. Kelompok 1 (sangat rendah), yaitu wilayah dengan jumlah kejadian bencana paling sedikit.
2. Kelompok 2 (rendah), yaitu wilayah dengan jumlah kejadian bencana yang rendah.
3. Kelompok 5 (sedang), yaitu wilayah dengan jumlah kejadian bencana sedang, terutama didominasi oleh banjir.
4. Kelompok 3 (tinggi), yaitu wilayah yang lebih sering mengalami tanah longsor, namun relatif rendah terhadap kejadian gempa bumi.
5. Kelompok 4 (sangat tinggi), yaitu wilayah dengan kejadian gempa bumi paling tinggi serta cukup rentan terhadap banjir dan tanah longsor.

Sebagai contoh, wilayah dengan tingkat kerawanan sangat tinggi (Kelompok 4), seperti sebagian wilayah di Banyuwangi, memerlukan perhatian khusus karena tingginya kejadian gempa bumi. Sementara itu, wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi (Kelompok 3), seperti Pacitan dan Trenggalek, lebih sering mengalami tanah longsor.

Penelitian ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) poin ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim. Melalui pengelompokan ini, pemerintah dapat menyusun strategi mitigasi yang lebih tepat berdasarkan data. Sebagai contoh, wilayah rawan tanah longsor (Kelompok 3) memerlukan pengendalian pembangunan di daerah lereng, wilayah rawan banjir (Kelompok 5) membutuhkan perbaikan sistem drainase serta pengelolaan aliran sungai yang lebih optimal, sedangkan wilayah rawan gempa (Kelompok 4) perlu memastikan penerapan standar bangunan tahan gempa.

Penutupan / Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelompokan kecamatan rawan bencana menggunakan metode ward dalam hierarchical cluster mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat risiko bencana di setiap wilayah di Jawa Timur. Dengan memahami pola kerawanan yang telah dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, pemerintah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat menyusun kebijakan mitigasi yang lebih terarah dan tepat sasaran. Pendekatan ini tidak hanya mendukung upaya penanganan perubahan iklim, tetapi juga meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Dengan demikian, pemetaan kerawanan bencana ini tidak hanya memberikan gambaran kondisi wilayah, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana di masa mendatang.

Nama Penulis

Dr. M. Fariz Fadillah Mardianto, M.Si.

Informasi Tambahan

Artikel ini diadaptasi dari penelitian berjudul “Clustering Sub-Districts Based on the Number of Disasters in East Java Using the Hierarchical Cluster Method” yang diterbitkan dalam AIP Conference Proceedings. Penelitian ini ditulis oleh M. Fariz Fadillah Mardianto, Mochamad Rasyid Aditya Putra, Marcelena Vicky Galena, Pressylia Aluisina Putri Widyangga, Maria Setya Dewanti, Bintang Alyaa Sabila, Cinta Avriela Aji, dan Hermanto.]