Kelangkaan dan kenaikan harga minyak dunia merupakan dilema berat yang harus disikapi oleh pemerintah Indonesia. Untuk mencegah konsumsi bahan bakar yang terus bertambah, pemerintah berencana mengurangi subsidi bahan bakar. Rencana tersebut tentu memberikan banyak dampak positif, termasuk penghematan keuangan pemerintah sehingga dapat dialihkan untuk mendanai program lain yang lebih efektif dan tepat sasaran. Penghematan ini juga berguna dalam mengurangi defisit anggaran, mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak, dan menghemat sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sudah sepatutnya negara berpikir keras untuk beralih energi ke Energi Baru Terbarukan (EBT) agar ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi energi fosil bisa teralihkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat saat ini terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan energi bahan bakar fosil sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan kebijakan secara komprehensif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari responden dengan populasi masyarakat Indonesia dan dikumpulkan secara online melalui kuesioner. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji independensi dengan uji chi-square pada data kategorik. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh beberapa hasil yakni uji independensi Chi-square dengan tingkat signifikansi 5% menunjukkan bahwa tingkat persepsi masyarakat terhadap kebijakan kenaikan harga BBM tergantung pada tingkat pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, dan wilayah penduduk, yang merupakan pertanda bahwa evaluasi pengelolaan energi berbahan bakar minyak di setiap daerah dan sektor di Indonesia masih diperlukan.
Berdasarkan hasil Cramer’s V dapat diartikan bahwa tingkat keterhubungan Persepsi masyarakat berdasarkan wilayah penduduk tergolong cukup kuat atau dengan kata lain tingkat persepsi masyarakat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan dengan proporsi masyarakat yang setuju dengan kebijakan tersebut adalah 58%. Adanya hubungan antara tingkat persepsi masyarakat terhadap kebijakan rencana peralihan ke kompor listrik berdasarkan wilayah di Indonesia yaitu Sumetera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua tanpa melibatkan variabel terakhir yaitu pendidikan. dan jenis pekerjaan dapat menjadi rekomendasi kepada pemerintah untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Terdapat hubungan antara tingkat persepsi masyarakat terhadap kebijakan peralihan ke kendaraan listrik ada dengan tingkat pendidikan masyarakat, jenis pekerjaan, dan wilayah penduduk, hal tersebut dapat menjadi rekomendasi kepada pemerintah agar kebijakan pengelolaan energi berbahan bakar minyak menjadi kendaraan berenergi listrik perlu direalisasikan.
Penulis: Dr. Nur Chamidah, S.Si., M.Si.
Informasi detail dari riset ini dapat dilihat pada tulisan kami di:
https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/barekeng/article/view/7979/6543
