Di balik keriuhan gerbang pemeriksaan imigrasi yang kini mulai dipenuhi teknologi autogate dan layanan digital, tersimpan sebuah dilema besar bagi para punggawanya: bagaimana tetap waspada menjaga kedaulatan negara, namun di saat yang sama tetap ramah melayani arus investasi dan wisata?
Dilema “dualtas peran” inilah yang dikupas tuntas oleh R. Dedy Chairil Zain, Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, dalam Ujian Tertutup Disertasinya di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Rabu (11/2/2026).
Melalui riset mendalam bertajuk “Pengaruh Ambidextrous Leadership terhadap Innovative Work Behavior melalui Mediasi Organizational Citizenship Behavior dan Moderasi Knowledge Sharing Behavior (Studi pada Kantor Imigrasi Indonesia)”, Dedy menawarkan kompas baru bagi kepemimpinan di sektor publik yang kaku.
Kepemimpinan “Dua Tangan”
Dalam paparannya, Dedy menyoroti lonjakan mobilitas internasional yang mencapai 281 juta orang di tahun 2020 dan tuntutan digitalisasi yang masif. Pegawai imigrasi dituntut melakukan lompatan dari penjaga gerbang manual menjadi pengawas sistem strategis.
“Pegawai imigrasi menghadapi situasi unik. Di satu sisi harus memfasilitasi—seperti program Golden Visa yang menarik investasi triliun rupiah—namun di sisi lain harus melindungi negara dari ancaman terorisme dan perdagangan manusia,” ujar Dedy.
Ia memperkenalkan konsep Ambidextrous Leadership atau kepemimpinan “dua tangan”. Seorang pemimpin di imigrasi tidak boleh hanya terpaku pada eksploitasi prosedur baku (regulasi), tetapi juga harus mampu membuka ruang eksplorasi ide-ide baru (inovasi).
Temuan Riset: Inovasi Lahir dari Kerelaan
Hasil penelitian Dedy menunjukkan bahwa inovasi di lingkungan imigrasi tidak lahir secara otomatis dari instruksi atasan. Inovasi justru muncul ketika ada Organizational Citizenship Behavior (OCB)—sebuah perilaku sukarela pegawai untuk bekerja melebihi deskripsi tugasnya demi kemajuan organisasi.
Namun, ada temuan menarik terkait Knowledge Sharing (berbagi pengetahuan). Di lingkungan birokrasi yang penuh beban emosional dan tekanan regulasi, berbagi pengetahuan yang terlalu intens justru bisa menjadi beban kognitif jika tidak dikelola dengan strategis.
“Kepemimpinan yang ambidextrous terbukti kuat mendorong perilaku sukarela pegawai, yang kemudian menjadi jembatan utama menuju perilaku kerja inovatif,” tambahnya.
Tim Penguji dan Kelulusan
Sidang yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh jajaran penguji yang merupakan pakar di bidangnya, antara lain:
* Prof. Dr. Nuri Herachwati, Dra.Ec., M.Si., M.Sc. (Ketua Sidang)
* Prof. Dr. Fendy Suhariadi, M.T., Psikolog (Promotor)
* Dr. Sendy Ayu Mitra Uktutias, S.ST., M.Kes. (Ko-Promotor)
* Dr. Fiona Niska Dinda Nadia, SM., MSM.
* Prof. Dr. Rr. Sri Pantja Madyawati, drh., M.Si.
* Dr. Praptini Yulianti, SE., M.Si.
* Mhd. Zamal Nasution, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Setelah melalui proses tanya jawab yang tajam namun mencerahkan, tim penguji memutuskan bahwa R. Dedy Chairil Zain dinyatakan LULUS dengan hasil yang memuaskan. Keberhasilan ini mengantarkan Dedy untuk melangkah ke tahapan berikutnya, yakni Ujian Doktor Terbuka.
Relevansi Praktis
Bagi instansi imigrasi, riset ini bukan sekadar pemenuhan syarat akademis. Implikasi praktisnya sangat nyata: perlunya pelatihan Contextual Switching bagi para Kepala Kantor agar mampu membaca situasi—kapan harus menggunakan “tangan” regulasi yang tegas (saat darurat keamanan) dan kapan harus menggunakan “tangan” inovasi (saat pengembangan layanan publik).
Langkah Dedy ini menjadi bukti bahwa birokrat di lapangan mampu tetap kritis dan akademis di tengah kesibukan melayani negara. Sebuah inspirasi dari Makassar untuk transformasi imigrasi Indonesia yang lebih adaptif.
