Universitas Airlangga Official Website

“Industri Film” Potensi dan Pembajakannya Sama-Sama Besar

Foto by Liputan6.com

Industri kreatif merupakan konsep berbasis kreativitas yang direalisasikan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sumber daya yang dimanfaatkan berupa ide, bakat, gagasan, talenta, maupun kreativitas. Sumber daya ini bukan hanya terbarukan, namun bisa menjadi tidak terbatas. Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat penciptaan inovasi dan pemanfaatan kreativitas lebih terakomodasi, salah satunya pada industri film, bioskop, dan layanan streaming di Indonesia. Film dapat mempengaruhi pandangan dan kekayaan sebuah negara karena memiliki peran yang kuat. Film juga termasuk produk seni yang menggambarkan budaya, propaganda, yang eksis dan kompetitif serta menjadikannya satu pikiran dan satu rasa (Tejada, 2015).

Dunia perfilman di Indonesia mempunyai potensi yang besar. Hal ini ditandai dengan total penduduk Indonesia yang terdiri dari 280 juta populasi dengan komposisi kelompok usia muda lebih banyak. Kelompok usia muda secara habit lebih suka menonton film dibanding kelompok usia yang lebih tua. Selama pandemi COVID-19 pada 2020 lalu, industri perfilman sempat mengalami keterpurukan, namun pada tahun 2022 industri film di Indonesia mulai bangkit hingga mencetak rekor sejarah dengan jumlah penonton film lokal yang lebih banyak ketimbang sejumlah film Hollywood. Hal ini dikarenakan ada sepuluh film produksi karya Indonesia yang memiliki penonton di atas satu juta lebih. Hingga September 2022, tercatat ada 44 juta penonton dengan persentase 61% penonton film lokal, dan 39% penonton film produksi mancanegara.

Produksi film didasarkan pada beberapa aspek seperti kreativitas, inovasi, dengan kecermatan kalkulasi terhadap risiko yang mungkin terjadi. Risiko ini dapat berupa pendapatan yang tidak mencapai budget produksi sehingga tidak mendatangkan keuntungan.  Hal ini berkaitan dengan proses distribusi film-film tersebut. Berdasarkan data dari Katadata (2019), Indonesia memiliki layar bioskop lebih dari 2000 layar. Namun persebarannya masih berpusat di kota-kota besar dan tidak mengakomodir kabupaten maupun daerah terpencil. Orang yang berada di kota-kota kecil kurang mendapat akses untuk menonton di bioskop dan membutuhkan usaha ekstra agar dapat menjangkaunya. Maka, kebanyakan dari mereka memilih untuk menonton film hasil bajakan di platform-platform lainnya. Hal ini menjadi salah satu tantangan pada industri film bioskop masa kini.

Pembajakan pada sub sektor industri kreatif di Indonesia menorehkan kerugian besar bagi negara. Dilansir dari laman Republika.co.id, menurut Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Ari Juliano Gema, kerugian akibat pembajakan di seluruh Indonesia bisa mencapai Rp 100 triliun per tahun. Pada industri film, berdasarkan hasil riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI, pada tahun 2017 potensi kerugiannya diprediksi mencapai lebih dari Rp 1,4 triliun Potensi ini berakar dari pengunduhan konten digital secara ilegal dan peredaran DVD bajakan.

Distibusi film tidak hanya melalui bioskop, namun juga melalui beberapa layanan streaming seperti Netflix, Viu, WeTV, Iflix, Video, Disney Hotstar, dan lain-lain. Namun pembajakan layanan streaming juga banyak diperjualbelikan, bahkan dengan harga yang sangat murah dibanding versi originalnya. Sebagai contoh harga Netflix original mobile sebesar Rp54.000 untuk setiap bulannya, namun bajakannya dipasarkan dengan harga bervariasi di bawah harga produk asli. Hal ini tentu lebih diminati oleh orang-orang yang memiliki budget terbatas.

Tantangan pada industri film tidak jauh dari kesadaran karya orisinil yang seharusnya diproteksi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena ide lebih penting dari objek dalam sistem ekonomi. Selama ini, HKI masih kurang mendapat perhatian. HKI pada produksi film berkaitan dengan penulisan naskah, penata musik, juga penciptaan lagu yang digunakan pada film. Dengan adanya HKI,  jika terjadi upaya pembajakan, maka dapat diproses secara hukum.  Produser dan penulis film hendaknya menentukan royalty fee dalam proses negosiasi agar terdapat kontrak secara profesional. Maka apabila terjadi sengketa, dapat terselesaikan dengan baik dan tidak merugikan kedua belah pihak. Film memiliki banyak kekayaan intelektual dan kumpulan hak cipta yang harus dilindungi, seperti musik, naskah, lagu, logo, tagline, dan lain sebagainya.

Hak Kekayaan Intelektul telah diatur oleh undang-undang, namun masih banyak pelanggaran yang terus terjadi. Berdasarkan data dari Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), kerugian akibat  pelanggaran terkait HKI mencapai triliunan rupiah dan memiliki banyak faktor penyebab, diantaranya substantif undang-undang yang lemah, minimnya petugas penegakan hukum terhadap HKI, serta daya beli masyarakat Indonesia yang rendah dan mengutamakan kemurahan dibanding originalitas. Hal ini berdampak pada perekonomian negara, karena ketika masyarakat memilih membeli barang bajakan, maka negara tidak mendapatkan pemasukan dari pajak yang telah diatur undang-undang. Padahal HKI merupakan salah satu sektor unggul yang banyak menyumbang pendapatan bagi negara. Dengan demikian, ketika banyak pelanggaran HKI, maka negara mengalami kerugian yang besar.

Sejalan dengan ancaman resesi ekonomi 2023 yang menjadi momok bagi seluruh negara termasuk Indonesia, pelanggaran HKI terhadap industri film juga dapat memperparahnya. Dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), resesi ekonomi merupakan kondisi saat perekonomian negara menurun berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB). Data dari Kemenparekraf tahun 2021 menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif menyumbang sebesar 6,98 persen terhadap total PDB, dengan industri film sebagai salah satu sub sektor yang mempunyai banyak peminat.

Solusi atas permasalahan pelanggaran HKI dapat dimulai dari negara yang perlu menunjang fasilitas penegakan hukum terhadap HKI, seperti alat pendeteksi pembajakan, aparat penegak hukum HKI yang maksimal, dengan menindak pengusaha besar sebagai pelaku produksi bajakan, tidak hanya pedagang kecil yang menjualnya, serta perubahan substantif undang-undang yang lebih mumpuni. Apalagi sebentar lagi sudah memasuki tahun politik 2024, yang cukup berpengaruh terhadap pemilihan pembuat serta pengambil kebijakan ke depannya. Harapannya ketika negara memiliki wakil rakyat dan pemimpin yang tepat, maka dari segi hukum HKI pun dapat dibenahi.  Jika dari segi hukum telah berhasil, maka sektor HKI termasuk industri film dapat secara maksimal berkontribusi terhadap perekonomian di Indonesia.

Penulis: Naily Ikhroma Anbilqis (Mahasiswa S2 PSDM UNAIR)