Universitas Airlangga Official Website

Putusan MK Bolehkan Menteri Nyapres, Pakar Hukum Pemilu UNAIR: Ada Potensi Konflik Kepentingan

Suasana persidangan dalam Mahkamah Konstitusi (Sumber: Viva)

UNAIR NEWS – Pada awal November 2022 silam, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 yang merubah ketentuan yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu. Putusan tersebut pada dasarnya membolehkan menteri untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden tanpa perlu mengundurkan diri dari jabatannya, selama mendapat izin dari Presiden. Sebelumnya, pasal tersebut mengharuskan menteri untuk mengundurkan diri terlebih dahulu bila ingin mencalonkan.

Tim redaksi mewawancarai Pakar Hukum Pemilu UNAIR Dr M. Syaiful Aris untuk mengeksplor perubahan regulasi ini. Aris menuturkan bahwa semua hakim konstitusi sepakat bahwa alasan mengapa menteri dibolehkan mencalonkan diri tanpa perlu mundur adalah perihal hak konstitusional para menteri. Hak konstitusional tersebut adalah hak untuk dipilih dalam suatu pemilu. Tetapi, Aris tidak menolak premis bahwa eksistensi putusan ini dapat membuka pintu konflik kepentingan.

“Adanya ketentuan bahwa menteri harus mengundurkan diri terlebih dahulu adalah untuk menghindari konflik kepentingan dalam kinerjanya. Sebelumnya, pengecualian jabatan yang tidak perlu mundur bila mencalonkan diri adalah jabatan politik yang dipilih dalam pemilu. Contohnya seperti Presiden, Wakil Presiden, serta Gubernur. Sifat mereka mendapatkan jabatan itu kan dipilih, sementara menteri itu ditunjuk,” ujar Wakil Dekan II FH UNAIR itu pada Minggu (27/11/2022).

Pakar Hukum Pemilu UNAIR Dr M. Syaiful Aris. (Foto: Istimewa)

Aris mengatakan bahwa putusan ini dapat memunculkan pula politisasi izin yang diberikan oleh Presiden. Ia mengatakan bahwa pemberian izin pada menteri untuk mencalonkan diri itu merupakan hak prerogatif Presiden, dan hal tersebut sifatnya mutlak. Mengingat pula bahwa Presiden sendirinya merupakan jabatan politik, sehingga tak dapat dihindarkan bahwa izin yang diberikan pada menterinya akan sedikit banyak terinfluens oleh politik.

“Bilapun menteri tersebut sudah diberi izin oleh Presiden, Putusan MK mewajibkan menteri untuk menyandang status cuti. Jadi selama periode kampanye, menteri tersebut tidak aktif,” tutur alumni UC Davis itu.

Pasca putusan ini, Aris mengatakan bahwa tantangan kedepannya adalah untuk mencari balans dalam pengaturan kinerja jabatan-jabatan politik seperti menteri. Balans tersebut antara menjaga profesionalitas dan unsur politik dari pengangkatan jabatannya. Hal ini dikarenakan bahwa arah gerak yang ingin dituju oleh Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyeimbangkan hak konstitusional untuk dipilih yang dimiliki oleh menteri, serta potensi abuse of power dalam kinerjanya.

Penulis: Pradnya Wicaksana

Editor: Nuri Hermawan