UNAIR NEWS – Seminar DPD Goes to Campus di Universitas Airlangga (UNAIR) tidak hanya menjadi ajang pengenalan lembaga, tetapi juga forum kritis membedah peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Radian Salman SH LLM dan pakar komunikasi politik Dr Suko Widodo Drs MSi hadir membedah sisi konstitusional hingga realitas sosial lembaga perwakilan daerah tersebut.
Melalui kacamata akademis, keduanya menggarisbawahi pentingnya penguatan fungsi legislasi DPD RI sekaligus mendesak perbaikan saluran komunikasi politik agar generasi muda tidak bersikap apatis terhadap masa depan bangsa.
Dilema Kewenangan dan Sistem Bikameral
Prof Radian Salman menegaskan bahwa politik pada hakikatnya merupakan isu inklusif dan instrumen kebaikan yang sangat luar biasa jika dikelola dengan tepat. “Politik itu bukan isu eksklusif, melainkan inklusif. Dari fakultas mana pun saudara berasal, politik harus dirasakan karena ia adalah alat kebaikan yang luar biasa,” ujar Guru Besar Fakultas Hukum (FH) sekaligus Direktur SDM UNAIR tersebut.
Ia menjelaskan, dalam sistem bikameral Indonesia, DPR merepresentasikan populasi penduduk, sedangkan DPD merepresentasikan wilayah atau daerah. Namun, praktik ketatanegaraan saat ini masih memperlihatkan ketimpangan kewenangan (asymmetric bicameralism).
Keterbatasan kewenangan legislasi membuat posisi DPD kerap terkesan sebatas dewan penunjang atau pertimbangan. Hal ini mendorong perlunya perjuangan konstitusional melalui penataan ulang fungsi parlemen.
“DPD ini sesungguhnya adalah dewan perjuangan karena kewenangannya yang terbatas. Kewenangan legislasi yang belum simetris membuat peran DPD harus terus diperjuangkan agar mampu menyuarakan aspirasi daerah secara maksimal,” tegas Prof Radian.
Menjembatani Jarak Komunikasi Politik
Sementara itu, pengamat komunikasi politik UNAIR, Dr Suko Widodo Drs MSi, menyoroti besarnya jarak komunikasi antara lembaga politik dan generasi muda. Kondisi ini memicu skeptisisme publik terhadap institusi politik.
“Banyak anak muda merasa politik itu jauh atau kotor. Padahal, politik adalah tata cara mengelola kepentingan bersama dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” jelas Dr Suko.
Ia menilai DPD RI memiliki tanggung jawab besar untuk membangun komunikasi dua arah yang cair dan kontekstual dengan mahasiswa, bukan sekadar hadir menjelang pemilu. “Tugas DPD bukan sekadar mencari dukungan suara, melainkan menjadikan aspirasi rakyat sebagai materi perjuangan. Jangan sampai hubungan politik ini ibarat cinta bertepuk sebelah tangan,” tuturnya.
Menutup pemaparannya, Dr Suko mengajak Ksatria Airlangga untuk mengubah rasa galau personal menjadi kegelisahan sosial yang produktif demi kemajuan masyarakat.
“Jangan galau memikirkan diri sendiri, tetapi jadilah generasi yang gelisah ketika melihat persoalan publik di sekitar Anda. Dari kegelisahan itulah pergerakan dan perubahan nyata akan lahir,” pungkas Dr Suko.
Penulis: M Yasir Dharmawan Diniy
Editor: Khefti Al Mawalia
